Siapa Yang Salah?

Originally created by Fu

Rujuk merujuk pasien sudah barang tentu menjadi hal yang lumrah terjadi dalam mekanisme pelayanan kesehatan. Tentunya hal ini telah menjadi rutinitas yang dianggap "biasa" bahkan "seharusnya" dilakukan, bila memang suatu instansi pelayanan kesehatan tidak mampu menangani, hingga menyerahkannya pada instansi pelayanan kesehatan yang lebih tinggi dan dianggap "mampu" menangani. Namun, dibalik dianggap "biasa"-nya rutinitas ini, telah menjadi rahasia umum bahwa rujuk merujuk ini juga menyimpan sekelumit kisah sampai banyak kontroversi.

Sebagai salah satu pelayan kesehatan masyarakat, profesi saya tentunya ikut ambil bagian dalam lingkaran sistem rujukan ini. Apalagi profesi bidan ini ditentukan sebagai elemen dasar pelayan kesehatan pertama, yang menjangkau masyarakat secara langsung, khususnya dibidang kesehatan ibu dan anak tentunya. Suatu kehormatan sekaligus beban tersendiri sebenarnya bila mengingat akan kewajiban dan tuntutan yang harus dipenuhi.

Menjadi sebuah prestasi bila kasus normal dapat tertangani dengan baik, namun menjadi aib serta problema berkelanjutan bila ada kasus yang tak dapat tertangani. Hal tersebut disebabkan beragam kemungkinan mulai dari ketidakmampuan deteksi dini, ketidakpatuhan melakukan tindakan sesuai SOP, keterlambatan merujuk, dan berbagai alasan lain. Disinilah sebenarnya sistem kolaborasi itu berfungsi. Dimana harus ada kerjasama yang baik dengan petugas kesehatan lain juga instansi pelayanan kesehatan lain. Pada kolaborasi rujukan berbagai kasus terkadang tak lepas dari ketidaksesuaian dan kesalahpahaman. Acap kali fenomena "saling menyalahkan" terjadi baik itu antara pasien dan petugas kesehatan maupun antar sesama petugas kesehatan itu sendiri.

Serba salah rasanya bila keputusan merujuk itu harus ditetapkan. Kesan ketidakmampuan dalam penanganan seringkali terlontar dari pihak pasien terhadap petugas kesehatan pertama yang menanganinya. Belum cukup sampai disitu, terkadang sindiran dan kesan “menyalahkan” oleh petugas kesehatan tempat rujukan kerap kali harus diterima oleh pihak yang merujuk pasien. Apalagi bila kegawatdaruratan obstetri dan neonatal itu menimbulkan sesuatu yang fatal. Faktanya memang instansi pelayanan kesehatan yang menyumbang AKI dan AKB paling tinggi adalah rumah sakit, dan sebagian besar penyebabnya didapat dari banyaknya kasus rujukan. Dan fenomena saling menyalahkan memang tak dapat dihindarkan, berlangsung sekaligus dengan tindakan saling menutupi kesalahan bila Audit Maternal Perinatal dilakukan.

Kalau terus bertanya siapa yang salah, akan terjadi tuding menuding yang tidak akan pernah berujung sampai kapanpun. Petugas kesehatan tempat rujukan menyalahkan petugas yang merujuk, petugas yang merujuk angkat tangan menyalahkan pasien, pasien sendiri berkilah pada keterbatasan biaya dan pengetahuan atau bahkan kembali menyalahkan petugas yang merujuk. Tak akan berakhir karena membentuk lingkaran bahkan siklus tak berkesudahan yang itu-itu saja.

Kalau terus bertanya siapa yang salah, pasien sebagai rakyat biasa sebenarnya bisa menuntut bidan atau petugas kesehatan lain atas MAL praktek di saat kegawatdaruratan terjadi. Karena faktanya, memang masih ada saja petugas kesehatan yang memanfaatkan "kebodohan" pasien akan hal medis sebagai alas melindungi diri dari ketidaksesuaian hukum dan etika profesi. Pasien juga tak bisa disalahkan sepenuhnya saat ia lebih memilih ahli pengobatan alternatif, paraji, atau bahkan dukun untuk kesembuhannya. Karena faktanya, biaya kesehatan di negara ini dianggap sudah mulai tidak masuk akal lagi.

Ironis memang, karena sering kali keharusan malah berbanding terbalik dengan kemampuan. Seperti dalam hal bersalin misalnya, masyarakat "menengah ke bawah" mati-matian berusaha ingin bisa melahirkan normal karena ketidakmampuan biaya operasi, sementara di sisi lain masyarakat "menengah ke atas" malah bersikeras ingin operasi caesar padahal masih bisa melahirkan normal. Di lain hal, saat petugas instansi pelayanan kesehatan pemerintah bekerja keras menangani pasien yang melebihi daya tampung, banyak" instansi swasta malah bersikukuh mengutamakan kepuasan pelanggan yang ditebus sesuai dengan perlembar materi yang tersanggupi.

Kalau terus bertanya siapa yang salah, petugas kesehatan sebagai abdi negara wajar menuntut akan ketidaksejahteraan dirinya. Karena bagaimanapun tenaga dan jasa harus berbanding lurus pada penghargaan yang didapat. Dimana tuntutan akan "target pencapaian" dan “berkas pelaporan” yang menumpuk, tumpang tindih dengan keharusan terlaksananya pelayanan yang memuaskan sekaligus. Sementara itu, harga yang didapat tidaklah sebanding dengan kerja yang dilakukan. Ditambah lagi aturan perundang-undangan yang dibuat se-"ideal" mungkin nyatanya tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sebenarnya. Seperti halnya permenkes terbaru tentang wewenang praktek bidan misalnya, di sana tertuang beberapa aturan yang terkesan "maksa" tanpa mempertimbangkan kondisi yang ada. Bagaimana tidak, bila beberapa wewenang bidan akhirnya dibatasi dengan dilatarbelakangi berbagai kasus melenceng yang terlapor dilakukan bidan. Aneh memang bila pembuat kebijakan tidaklah termasuk profesi yang menjalankan kebijakan itu sendiri, karena buktinya tidak ada seorang pun "bidan" yang menjadi bagian dari pembuat kebijakan tersebut. Sementara di sisi lain program yang masih diusahakan adalah "bidan desa", tidak diimbangi oleh keberadaan “obgyn desa” misalnya. Jadi pantaslah bila kasus kegawatdaruratan yang seringkali terjadi di daerah terpencil, masih menyumbang AKI dan AKB dikarenakan ketidakterjangkauan tempat pelayanan kesehatan juga ketidakmampuan petugas dalam penanganan.

Ironis memang, karena seringkali ketidaksesuaian terbantah oleh kelumrahan. Tidaklah heran bila ekspresi datar bahkan tidak mengenakkan muncul dari petugas kesehatan dalam menyaksikan kegawatdaruratan bahkan kematian. Meskipun hal itu telah menjadi "kewajaran", tetapi sebenarnya hal tersebut menjadi ketakutan dan kegetiran tersendiri bagi mereka. Karena bila tidak dengan sikap seperti itu, siapa lagi yang rela hati menangani pasien dengan sekejap melupakan materi, ditengah tekanan akan tuntutan profesi dan penghidupan sekaligus.

Kalau terus bertanya siapa yang salah, pemerintah mungkin menjadi pangkal dari segala problematika ini. Segala aspek di luar kesehatan pun pastilah menuduh tersangka utama dari berbagai tumpahan kesalahan itu adalah pemerintah. Disamping berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dengan memunculkan banyaknya program kesehatan, entah itu mulai dari jaminan kesehatan masyarakat kurang mampu, pemerataan tenaga kesehatan, pengadaan tunjangan kesehatan, dan berbagai program serta kebijakan lain. Namun hal itu tidak lantas menjadikan derajat kesehatan bangsa ini segera membaik, atau setidaknya bisa disejajarkan dengan negara-negara tetangga terdekat minimalnya. Selain itu, hal tersebut juga tak membuat status korupsi bidang kesehatan yang ada di peringkat ketiga (setelah pendidikan dan agama) menjadi menurun jua.

Ironis memang, di saat upaya perbaikan yang diimpikan tak bisa lepas dari ketidaksesuaian tindakan nyata. Dimana kita tak bisa menutup mata bahwa pelayanan yang berkualitas harus didukung pula oleh petugas kesehatan dan fasilitas kesehatan yang berkualitas. Untuk memenuhi itu semua, diperlukan dana yang tidak sedikit tentunya. Ya, bagaimanapun semuanya berujung pada ketersediaan biaya. Parahnya lagi, bukanlah karena pengadaan obat atau alat kesehatan yang harganya mahal semua ini terhambat, tapi justru proses pengadaan turunnya dana yang biasanya terlipat di berbagai tingkat.

Kalau terus bertanya siapa yang salah, semuanya tidak bisa dinyatakan mutlak bersalah atau tidak bersalah. Namun satu hal yang pasti, bahwa semuanya ikut bertanggungjawab dalam kelancaran pelayanan kesehatan, baik itu masyarakat, petugas kesehatan, juga pemerintah. Tidaklah hanya cukup puas dengan pencapaian 380/100.000 pada AKI dan 29/1000 pada AKB (Data tahun 2010). Meskipun faktanya memang terjadi penurunan per tahunnya, tapi seharusnya kegagalan visi Indonesia Sehat 2010 menjadi tamparan yang cukup dahsyat, sebagai bahan refleksi dan introspeksi seluruh elemen kesehatan di negara ini. Ya, setidaknya target MDG’s masih 4 tahun lagi kan?

Seharusnya kita semua tak perlu lagi berkutat pada pertanyaan "Siapa yang salah?". Lebih baik beralih pada pertanyaan "Siapa yang bergerak memperbaiki?".
Kalau bukan kita, siapa lagi?

*ah fu, kau masih kecil, beraninya kau bicara!
1 April 2011

Kampus Bidan - Profesi Bidan - Bidan Day FK UI

O iya, lupaa.... fu belum cerita yaa kalau tanggal 9 Maret kemarin, fu ikutan seminar yang diadain almamater tercinta, alias Kebidanan Poltekkes Kemenkes Bandung (yang kata ICM alias Ikatan Bidan Internasional, paling bagus se-Indonesia, Beuuuuuh gayanyaaaa... PLAK!)

Pas tanggal 8 Maret nya fu temu penulis buku saku dulu, kita bincang-bincang berbagai hal. Ceileeee... ya apalagi kalau bukan mengenai project bikin buku itu. Waahh.. jadi semangat beuuuuddd, apalgi ternyata naskah kita disambut baik dan amat dinanti penerbit, huhu, senangnyaa.... Nah, sesudah itu, fu udah janjian sama Fitria, adiktingkat fu yang udah berbaik hati mau menampung di asrama. Hoho.... fu jadi penyelusup gituuu, PLAK! Kangeeeeen banget tuh ma asrama tercinta yang udah 3 tahun jadi tempat fu berlindung di kota Bandung (geuleuh ih bahasana, PLAK!!!) Tapi aslinya fu mah seneeeeng da bisa ngerasain suasana asrama. Hmmm.... banyak banget yang berbeda di suasana kampus terutama. Gilaaa donk, sekarang fasilitasnya Unyuuuu banget, te-o-pe. Ada lapang tenis, basket, voli, bahkan mpe ada tempat fitneeees, Huwwwooo... itu yang gak ada banget pas fu kuliah. Inget banget da pas fu jadi ketua HIMA dulu,  angkatan fu yang ngaju-ngajuin dan mencoba menuntut pengadaan fasilitas itu, bikin proposal, merancang anggaran dana, namun tak dikabul juga, dan hasilnya baru terrealisasi tepat saat fu keluar kuliaaah... Hohooo...

Btw, ada yang tetep sama kok di asrama. Yaitu suasana berantakannya kamar anak-anak asrama. Keknya emang turun temurun kali yaaa... Itu tuh ngangenin bangeeet da, apalagi kalau udah banyak tugas teu puguh, semua barang berceceran dimana-mana, PABALATAK... heu.... Dan satu hal lagi yaitu GAK ADA AER. Gilaaa dooonnnkk, fu merasakan kembali mandi di aula kampus, soalnya di kamar mandi kamar, di mushola dan tempat penampungan aer gaka da semuaaa... Hwaaa... asa jadi anak asrma lagiiih, Heuuu... Tapi ndak apa-apa laaah, kan jadi nostalgiaaa, huhu...

Pas mau seminar, fu berangkat bareng anak-anak asrama. Nyarter angkot bareng-bareng. Jadi inget lagi waktu dulu, kalau kemana-mana pasti rombongan nyarter angkot, apalagi kalau acara-acara dan kegiatan semacem NGAMPUS banget gini, pasti rombongaan hheu...

Seminarnya bagus si yaa, meski sempet kecewa soalnya Ketua PP IBI nya digantikan. Hikss.... pengen beud ketemu sama Bu Harnikoesno, secara waktu pas semnas ISMAKES juga nyatanya beliau diwakilkan juga dan berhalangan hadir.. Huhu... >.< Nah, intinya di seminar itu menjawab segala isu mengenai uji kompetensi, yang bisa disimpulkan bahwa itu masih hanyalah “MENYONGSONG” meski anehnya si UU dan permenkesnya udah keluar tahun 2010 kemaren. Aneh yaaa??? Fu serius banget ngikutin seminar, masalahnya kek merasa turut prihatin pada profesi ini. Ya eyalah... sekarang ini fu udah jadi bidan, bagaimanapun harus ikut memikirkan kelangsungan eni PROFESI. Hmmm... asyik juga, jadi bersemangat buat sekolah lagi terusin S1 bahkan S2, yang BIDAN banget. Secara sekarang eni banyaknya ngambil D4, Kesmas atau yang lain. Nah, ternyata nanti mah mau ad aperaturan baru, bahkan yang ngajar juga harus BIDAN banget, alias llusan S1 Bidan. Sooo... prospek ke depannya baguuus, harus bisa sekolah lagi, biar nanti bermanfaat buat kemajuan bangsa (Ceileeee... bahasana, PLAK!) Katanya bidan juga gak boleh kalah sama profesi lain, meskipun cewek semua tapi jug harus bisa majuuuu... meskipun sering Labil, tapi tetep harus ada perubahan.

Heran sebenarnya sama sistem pendidikan bidan yang beda-beda. Secara yah di LN itu yang namanya bidan bergelar B. Mid alias S1 Bidan itu cuma tiga tahun lhooo sekolahnya. Lha, Indonesia? 3 tahun itu cuma bergelar Am.Keb, dan bila meneruskan S1 yang sekarang ini sudah dibuka di UNAIR, UNIBRAW, UNAN, dan (lupa satu lagi), harus mengenyam kuliah selama 2,5 tahun lagi. Hwaaaa... udah kek kedokteran ajah yaaa? Aneh yaa... Padahal yang fu tahu kek di Belanda, Aussie, New Zealand ajah, pendidikan bidan itu yg sekarang cuma 3 tahun, itu dari SMA lhoo, langsung S1, dan nerusin S2 lagi Cuma 2 tahun. Nah, karena ketidaksamaan ini, makanya kemajuan profesi kebidanan Indonesia itu sangat suliiiiiiiittt... apalgi kalau udah nyari-nyari tentang sholarship, pasti susaaah beeeuuud, soalnya latar belakang sistem pendidikan yang cukup berbeda JAUH, jangankan scholarship, fellowship ajah susah beeeuuuddd dicarinya, karena pasti ajah kriterianya teh aada yang gak pas. Hmm... emang sih yaa, profesi kebidanan di Indonesia khususnya itu sedang berkembang, masih bangkit, masih mencoba berdiri lagi, setelah 10 tahun sempat vakum gara-gara membludaknya lulusan, tapi TIDAK MENURUNKAN AKI DAN AKB. Gak kaya NZ yang AKI nya NOL dong, NOL BESAR. Dan AKB nya Cuma 4 pertahun. Hwaaa... itu sangat jauh berbeda dengan Indonesia, yang masih tinggi di angkat 228 per seribu kelahiran. (bener gak yaaah? Lupaa sayah! PLAK!!)

Ini sebenarnya tantangan bagi para bidan di Indonesia yang masih muda-muda, para generasi mudanya buat terus berkembang dan berkembang lagi. Harus bekerja sama bahu membahu, tnapa lupa berkolaborasi dengan profesi lainnya. Hmmm... (beuuurat yaaah?? Hehe...)

O iya, herannya, ditenga menjamurnya sekolah kebidanan, dan yang pengen jadi bidan (gak kek fu sebelumnya) di Indonesia, katanya justru pemerintah Belanda mah kesulitan buat nyari yang mau jadi BIDAN. Katanya orang-orang sana udah pada gak tertarik, bahkan Bidan tuh sangat diperlukan di sana. Hmm... miris yaaa, gak kek Indonesi yang justru maaf-maaf saja ya seenaknya merealisasikan didirikannya sekolah-sekolah bidan baru yang GAK SESUAI STANDAR banget, bahkan menghasilkan lulusan yang bahkan katanya ada YANG GAK PERNAH NOLONG PERSALINAN sama sekali selama kuliah. Lha, terus ngapain ajah tuh, Buuuuu???

Makanya, seminar kemarin aselinya bikin fu semangat dan membuka lebar-lebar mata untuk liat kondisi saat ini. Ayooo kamu harus bisa sekolah lagi fuuu!!! Di Indonesia atau luar negeri (huuu maunyaaaa itu maaah, Amin... ^^,) Sebenernya gak aneh sih bahwa di seminar kemarin dipenuhi lautan para cewek-cewek, yaeyaaalaaaaahh secara bidan dan mahasiswa bidan semua. Yang di Indonesia gak ada bidan COWOK, Hhaaa....

Seneng ketemu banyak dosen dan beberapa temen fu juga. Ada yang pangling katanya fu “langsingan”.Hohohoho.. sambil tersipu maluuuu.... >.< Nah, pas ketemu T’Ulek yang sekrang dapet kerja di salah satu RB di Jakarta, katanya ada seminar and workshop gitu yang diadain FKUI. Hwaaa.... langsunglah fu berbinar-binar. Secara fu ini penggila seminar dan paling hobi ngumpulin berbagai sertifikat. PLAK! Aseeelinya, fu paling suka da hadir di seminar, meski fu jarang nanya, tapi ilmunya itu lhooo... ^^, Nah, katanya acaranya bertajuk “BIDAN DAY”. Waaahhh.. dari judul ajah udah BIDAN BANGET. And jarang juga yaaa ada fakultas kedokteran yang ngadain acara yang pesertanya fokus pada satu profesi kesehatan aja, biasanya kan global. Secara univ yang ada di Bdg ajah mana ada yg bkin acara Bidan banget kalau gak sekolah kebidanan sndiri. >.<

Pas fu cba liat di fb terus meng-add nya, fu benar-benar langsung tertarik dan BERMINAT sekaliiiiii pada acara seminar dan workshop itu. Pokoknya harus bisa ngeluangin waktu tanggal 14-15 Mei buat pergi ke Jakarta. Insya Allah fu usahakan pas awal bulan April ndaptar ke sana. Karena dua hari, kek nya fu nginep di sana, meski masih belum pasti juga sih mau nginep dimana. Tapi T’Ulek udah berbaik hati akan menampung katanya kalau fu emang mau ikut itu seminar, dan juga ada saudara fu juga kok di daerah sana, katanya kalau dari rumahnya ke daerah Salemba itu Cuma 45 menit. Heuheu...

Segitu ajaaa kalii yaaa... Nani fu cerita lagi deeh.... ^^,